Demokrat ke PDIP: Tirulah Kami, Jangan Lindungi Kader yang Korupsi

kumparanNEWS

Kamis 22 Maret 2018 - 14:27

Rachland Nashidik, juru bicara Partai Demokrat (Foto: Iqra Ardini/kumparan)

Kesaksian Setya Novanto di sidang dugaan korupsi e-KTP yang menyeret sejumlah nama politikus PDIP, mulai dari Puan Maharani hingga Pramono Anung berbuntut panjang. Pernyataan ini ternyata menyulut ketegangan antara PDIP dan Demokrat.

Ketegangan bermula saat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta mendagri saat proyek e-KTP dieksekusi, Gamawan Fauzi bertanggung jawab dengan menjelaskan akar masalah korupsi e-KTP. Demokrat menilai PDIP melimpahkan tanggung jawab ke pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Wasekjen Demokrat, Rachland Nashidik, meminta PDIP untuk meniru langkah partainya ketiak ada kader yang terlibat kasus korupsi.

"Tirulah teladan Partai Demokrat. Meski pahit, jangan lindungi kader yang nyata disangka terlibat kasus korupsi. Bela partai dengan cara yang benar, cara yang ksatria, yakni dengan menunjukkan kepatuhan dan keterbukaan pada proses hukum. Tak perlu menangis, apologis dan mengasihani diri sendiri," ujar Rachland dalam keterangan yang diterima kumparan (kumparan.com), Kamis (22/3).  

Baca Juga :
Demokrat Minta PDIP Tak Melodramatik Kaitkan e-KTP dengan SBY
PDIP Bantah Setnov: Pemerintahan SBY Harus Jelaskan Akar Masalah e-KTP
4 Politisi PDIP yang Disebut Setya Novanto Terima Duit Haram e-KTP

Rachland meminta Hasto agar tidak sombong. Apalagi, pemerintahan Jokowi yang saat ini didukung PDIP mengakibatkan kesulitan rakyat.

"Jangan sombong dan memandang partaimu terlalu tinggi. Rakyat punya mata hati dalam kesulitan hidup yang diakibatkan pemerintahan yang kalian buat," tuturnya. 

Demokrat juga meminta Hasto tak membuat publik bingung dengan menyerahkan kesalahan kepada Demokrat. Sebab, otak korupsi e-KTP pasti akan mengajak pihak oposisi terlebih dahulu agar proyek lancar.

Hasto Kristyanto, Sekjen PDIP. (Foto: Garin Gustavian Irawan/kumparan)

"Siapapun otak korupsi E-KTP, ia atau mereka perlu mengajak dan menyuap lebih dulu pihak yang menunjukkan sikap oposisional terhadap proyek triliunan itu. Agar proyek lancar," ujarnya.   

Ia pun meminta PDIP agar jangan memusuhi KPK. Jika tak ingin membantu, lanjut Rachland, setidaknya jangan menghalangi kewajiban KPK dalam mengusut dan memberantas korupsi. 

Terakhir, ia meminta PDIP agar tidak memusuhi partai lain. "Jangan suatu hari saat kalian butuh dukungan, kalian ditinggalkan sendirian," tutupnya.